12:40 AM
Unknown
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk penembakan dan tindak kekerasan yang dilakukan polisi di Kota Batam kepada pekerja yang melakukan aksi massa (Rabu, 23/11).
“Kita juga menuntut pertanggungjawaban Kapolri (Jenderal Timur Pradopo) atas peristiwa tersebut,” kata anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Herlini Amran, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 25/11).
Menurut Herlini, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan kepulauan Riau, aksi massa 30 ribu buruh di Kota Batam yang menuntut implementasi dinaikkanya upah minimun kota (UMK) Batam 2012 sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan hal yang wajar. Apalagi kebutuhan hidup di Batam jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya.
Herlini juga menyayangkan pemerintah yang lambat merespon permintaan buruh. Padahal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan tegas menyatakan bahwa KLH merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan.
Berdasarkan hasil kajian di sembilan kota kabupaten empat propinsi pada 2008-2009 yang dilakukan Akatiga, kutip Herlini, menunjukkan bahwa upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, bahkan pada buruh lajang. Penelitian ini menyebutkan upah minimum baru memenuhi 62,4 persen pengeluaran riil buruh yang rata-rata Rp 1,467 juta per orang.
“Kita juga menuntut pertanggungjawaban Kapolri (Jenderal Timur Pradopo) atas peristiwa tersebut,” kata anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Herlini Amran, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 25/11).
Menurut Herlini, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan kepulauan Riau, aksi massa 30 ribu buruh di Kota Batam yang menuntut implementasi dinaikkanya upah minimun kota (UMK) Batam 2012 sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan hal yang wajar. Apalagi kebutuhan hidup di Batam jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya.
Herlini juga menyayangkan pemerintah yang lambat merespon permintaan buruh. Padahal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dengan tegas menyatakan bahwa KLH merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan.
Berdasarkan hasil kajian di sembilan kota kabupaten empat propinsi pada 2008-2009 yang dilakukan Akatiga, kutip Herlini, menunjukkan bahwa upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, bahkan pada buruh lajang. Penelitian ini menyebutkan upah minimum baru memenuhi 62,4 persen pengeluaran riil buruh yang rata-rata Rp 1,467 juta per orang.
“Jadi UMK yang saat ini berlaku di Batam sebesar Rp.1,2 juta memang sudah tidak layak lagi,” demikian Herlini.[BeritaPks]
0 komentar:
Post a Comment